22 Januari 2016

Kebijakan Dalam Pemanfaatan TIK Untuk Pendidikan di Indonesia





Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki latar belakang, visi dan misi, tujuan, fungsi dan lingkup sistem, manfaat TIK Depdiknas yang mempengaruhi tingkat kemajuan, kemakmuran, dan daya saing suatu bangsa. Hal ini merupakan ciri perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada abad ke-21.
Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan semakin meningkat seiring perkembangan zaman dan hingga pada akhirnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat menjadi elemen dasar dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, contohnya dalam bidang pelayanan publik seperti pelayanan di rumah sakit, pelayanan pendidikan dalam hal administrasi, dsb. Ini menyebabkan efektivitas dan efisiensi pelayanan/pekerjaan akan semakin baik dan akan semakin banyak orang yang terkena dampak positif akan kemajuan TIK ini.

Sejak tahun 1999-2004 Depdiknas telah melakukan upaya implementasi dan adaptasi Teknologi Informasi dan Teknologi (TIK). Dari tahun 1999-2004 DEPDIKNAS telah beberapa kali melakukan program pengenalan TIK seperti: Jarnet (Jaringan Internet Sekolah), JIS (Jaringan Informasi Sekolah), WAN (Wide Area Network), MTU (Mobile Training Unit), Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI), TIK Center, Maintence and Repair Information Technology (MRIT), dsb. DEPDIKNAS juga aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan bidang Teknologi Informasi Komunikasi seperti CISCO, Microsoft, Micromedia, dsb.

Dalam melakukan penerapan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah mengalami kendala-kendala dan problema dalam melakukan perkembangannya. Dimana Teknologi Informasi dan Komunikasi masih belum terpadu dan berkesinambungan antara saatu program dengan program yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan suatu kebijakan dengan dibuatnya cetak biru (Blueprint) pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilakukan oleh tim konsultan Blueprint Information Communication Technology.Diharapkan dari cetak biru Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut, di lingkungan DEPDIKNAS akan menjadi terpadu, berdaya guna, mandiri, transparan, serta akuntabel.
Dalam proses pengembangan TIK di lingkungan DEPDIKNAS terdapat 7 (tujuh) prinsip dasar yang dijadikan landasan bagi perencanaan dan pelaksanaan program-program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yaitu:
a. Akses dan layanan untuk semua (Universal Access and Services Obligation) Berbagi pakai (Resource Sharing)
b. Produksi lokal konten (Local Content Product)
c. Biaya akses dan layanan relatif rendah (Low Cost Access and Services)
d. Sistem terintegrasi (Integrated System)
e. Kesinambungan yang mandiri (Self Sustainability)
f. Sistem yang transparan dan akuntabel (Tranparancy and Accountable
System)

Membangun TIK membutuhkan investasi yang besar dan mahal. Namun demikian dengan implementasi yang tepat, efektif dan efisien menggunakan prinsip dasar sharing resource dapat mengurangi biaya investasi dan mengoptimalkan pemberdayaan TIK.


Strategi TIK sudah lama direncanakan pemerintah. Terakhir dengan penajaman mandat detiknas (Keppres No. 20 tahun 2006) dengan merumuskan beberapa hal. Mandat tersebut merumuskan beberapa hal. Dalam 2 tahun (2006-2008) pemerintah telah melakukan beberapa usaha:
a. Konsolidasi yang menghasilkan: Dewan TIK Nasional yang diketuai presiden, implementasi 3G, inisiatif e-announcement, cetak biru SDM TIK Nasional.
b. Kampanye Dasar TIK yang telah menghasilkan: UU ITE, Standar Interoperabilitas e-Govt, arsitektur interoperabilitas, standar digitalbroadcast, inkubator TIK, implementasi e-learning, tahun diskon TIK, e-Procurement, standar kompetensi, profesi SDM TIK.
c. Akselerasi TIK 1 yang menghasilkan: affirmative action untuk industri DN, NSW, E-anggaran.
d. Akselerasi TIK 2 yang menghasilkan: Konvergensi UU TIK, NIN, Palapa Ring, e-learning, link & match education and industry.
e. Asean ICT leading nation yang merencanakan beberapa hal namun belum terealisasikan. Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan TIK untuk daya saing bangsa dan TIK untuk semua. Setelah itu ada program flagship yang ada dibawah tanggung jawab beberapa kementerian dalam negri. Program tersebut dilanjutkan menjadi beyond flagship yang mempergunakan internet sebagai acuannya.

Disamping itu, TIK nasional memiliki permasalahan-permasalahan dalam pengembangannya, diantaranya adalah:
(1) Terbengkalainya kesempatan pengembangan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
(2) Koordinasi antar instansi pemerintah dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih lemah.
(3) Integrasi infrastruktur, aplikasi dan data belum terbentuk.
(4) Kebijakan dan peraturan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih lemah.
(5) Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum memadai.
(6) Visi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah belum terbentuk.
(7) Sumber daya budget pemerintah untuk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum terkonsolidasi.
(8) Kebijakan dan regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum lengkap dan enforcement masih lemah
(9) Konten berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih sangat minim.

Sasaran teknologi informasi dan teknologi itu sendiri meliputi: terbentuknya government Backbone menjadi National Backbone, terkonsolidasinya budget TIK Nasional, terbentuknya critical mass pemilik komputer dan pengguna internet sehingga menarik bagi industri untuk menyediakan infrastruktur sampai ke last mile level, terbentuknya critical mass aplikasi yang dikembangkan secara domestik, sehingga industri tertarik untuk menyediakan layanan jasa TIK, terbentuknya critical masskonten TIK sehingga menarik bagi industri untuk mengembangkan domestic content.

Dari semua usaha-usaha pemerintah dalam memperkenalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdapat beberapa dampak jangka panjang TIK terhadap kinerja ekonomi, antara lain: penggunaan TIK meningkatkan daya saing bangsa, meningkatkan kualitas layanan pemerintah, meningkatkan proses bisnis dan mengurangi beban administrasi pemerintah, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas pada administrasi publik.

0 komentar:

Posting Komentar